PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG

Berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan

skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara di sisi lain,

negara masih mengharapkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Saat ini sekitar 70%

APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Dalam penelitian ini kami menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek pajak/wajib pajak PPN karena berbagai perubahan dalam UU tentang PPN (terakhir UU No. 42 tahun 2009) mencakup juga berbagai aspek yang terkait erat dengan dimensi modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulanan) tidak tahunan seperti halnya wajib pajak orang pribadi dan badan. Kemudian belum banyak penelitian sebelumnya yang mengambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai objek penelitian.

Alasan berikutnya adalah, meskipun besaran penerimaannya belum sebesar PPh, kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara sangatlah signifikan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang 30% dari total penerimaan Negara dari pajak.

Untuk tahun 2011 penerimaan PPN mencapai 277,73 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45%, yang tergolong relatif baik. Kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah dan juga bahwa masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (Underground Economy), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. Manurung (2002) menemukan bahwa sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat PKP yang bukan pembayar pajak.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

[su_button url=”https://drive.google.com/open?id=0B-uYSqtGPj4ZSkFYcVNCQzN4MmM” target=”blank” style=”flat” background=”#f33333″ size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]DOWNLOAD[/su_button]

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Klik disini