Download

Download PER-02/PJ/2020 | Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Educipta - Per-02/PJ/2020 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terbaru 2020

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terbaru tertuang dalam PER-02/PJ/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad dalam rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Per tersebut merupakan peraturan perpajakan terbaru di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh DJP dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Silahkan unduh …

Download PER-02/PJ/2020 | Peraturan Direktur Jenderal Pajak Selengkapnya »

Download Patch Update PPh Masa Pasal 21/26 versi 2.4.0

Kata kunci: Patch Update e-SPT, Download Patch Update e-SPT, PPh Pasal 21, e-SPT PPh Pasal 21, Patch Update PPh Pasal 21, Patch PPh Pasal 21 versi 2.4, e-SPT PPh 21 terbaru, Patch update terbaru, Download Patch Update PPh Pasal 21/26 versi 2.4, e-SPT PPh Masa Pasal 21/26 versi 2.5, Download e-SPT Terbaru, Cara patch update, …

Download Patch Update PPh Masa Pasal 21/26 versi 2.4.0 Selengkapnya »

Patch Update E-SPT PPh Pasal 21/26 Versi 2.4.0.0 Oleh Warkim Rapii

Terjadinya masalah pada aplikasi Elektronik SPT (e-SPT) khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 memang sudah biasa, artinya kami sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan pajak sering menemukan berbagai masalah pada komputer peserta baik saat instalasi, saat akan login, saat membuka report atau SPT untuk di print maupun di simpan dan sebagainya. Namun, terlepas dari permasalahan pada …

Patch Update E-SPT PPh Pasal 21/26 Versi 2.4.0.0 Oleh Warkim Rapii Selengkapnya »

Baca dan Unduh PMK 141/PMK.03/2015

Download Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang : JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PMK Nomor 141 ini berkaitan dan menghasilkanPatch Update PPh Masa Pasal 23/26, baca dan download …

Baca dan Unduh PMK 141/PMK.03/2015 Selengkapnya »

Patch Update PPh Pasal 23 Terbaru

Patch Update PPh 21 2.3

Apakah aplikasi e-SPT PPh masa pasal 23/26 yang Anda Instal sesuai update terbaru?  ada apa dengan update e-spt pph masa pasal 23/26 yang baru? – Silahkan baca penjelasan singkat berikut. DJP telah meng-update aplikasi e-SPT PPh masa pasal 23/26 ke versi 1.0.1 untuk versi installer yang lama yaitu versi 1.0.0 hal demikian berdasarkan atas pertimbangan “…sebagaimana dimaksud dalam Pasal …

Patch Update PPh Pasal 23 Terbaru Selengkapnya »

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari …

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS Selengkapnya »

Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif

Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak …

Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif Selengkapnya »

KONSERVATISMA AKUNTANSI DAN SENGKETA PAJAK PENGHASILAN: SUATU INVESTIGASI EMPIRIS

KONSERVATISMA AKUNTANSI DAN SENGKETA PAJAK PENGHASILAN: SUATU INVESTIGASI EMPIRIS Watts (2003a) menyatakan bahwa dalam penjelasan kontrakting, akuntansi konservatif dapat menurunkan moral hazard disebabkan oleh pihak-pihak di dalam perusahaan yang mempunyai: asimetri informasi, gaji asimetrik, horison terbatas, dan kewajiban terbatas. Konservatisma membatasi perilaku oportunistik manajerial dan menghilangkan bias manajerial dengan persyaratan veriabilitas asimetriknya. Dalam kaitan antara …

KONSERVATISMA AKUNTANSI DAN SENGKETA PAJAK PENGHASILAN: SUATU INVESTIGASI EMPIRIS Selengkapnya »

MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DI INDONESIA

MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DI INDONESIA Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada …

MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DI INDONESIA Selengkapnya »

Klik disini